kerja-layak-di-dalam-kebun-sawit
News

Kerja Layak Bermula dari Desa Sawit

”Hulu kerentanan kerja ada di desa,”tulis Adhitya P Pratama di Kompas.id (8/11/2026).

Catatan itu mengena bagi sawit, industri yang tumbuh di desa dan ikut menggerakkan kehidupannya. Pesan itu juga pas sebagai renungan menjelang Hari Sawit Nasional, 18 November.

Tahun ini sawit genap 115 tahun. Pada 1911, Adrien Hallet, pengusaha Belgia, membuka kebun komersial pertama. Benihnya berasal dari keturunan empat bibit yang ditanam di Kebun Raya Bogor pada 1848. Dari empat bibit itu, Indonesia tumbuh menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia sejak 2006. Pada 2025, produksinya melampaui 51 juta ton, lebih dari separuh produksi dunia. Sebanyak 42 persen luas kebun dikelola petani, sisanya oleh perusahaan.

Sawit adalah warisan kolonial, disayang sekaligus diganyang. Jutaan pekerja, petani, dan keluarga desa hidup darinya. Namun, komoditas ini juga dituding ekstraktif, merusak hutan, serta abai pada hak pekerja dan warga sekitar. Fakta dan mitos bercampur, sementara tudingan datang dengan beragam motif. Masalah yang nyata perlu dibereskan dengan langkah nyata, dan tuduhan perlu dijawab dengan data. Jawaban itu bisa dimulai dari desa.

Dari Volume ke Kepercayaan

”Tantangan kita bukan lagi volume, tapi kepercayaan,”

ujar Prof Bungaran Saragih, Menteri Pertanian 2000-2004 (TPOMI Medan, Juli 2026). Kepercayaan tak lagi cukup dibangun lewat urusan lingkungan dan tata kelola. Publik juga menagih bukti keberlanjutan sosial.

Sertifikasi RSPO dan ISPO sudah membawa kemajuan. Indonesia kini memasok lebih dari separuh minyak sawit bersertifikat berkelanjutan di pasar global. Praktik kerja layak di perkebunan pun tak sulit ditemukan. Ada pekerja dengan jaminan sosial lengkap dan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Ada larangan mempekerjakan anak, bahkan tempat tumbuh kembang anak. Ada pula komite gender untuk memastikan kesetaraan dan kerja tanpa kekerasan. Tak sedikit kebun yang melampaui kewajiban (beyond compliance) dengan sekolah, beasiswa, dan layanan kesehatan di atas rata-rata. Kolaborasi pengusaha (GAPKI) dan serikat buruh (JAPBUSI) dalam menangani pelanggaran hak pekerja juga patut dicatat (Kompas.id, 16/2/2023).

Meski demikian, wajah sosial sawit belum merata. Berita media, keluhan buruh, dan teguran pemerintah menunjukkan masih ada celah. Celah terbesar justru berada di luar pagar perusahaan, yaitu di kebun petani dan usaha pendukung di rantai pasok yang didominasi sektor informal. Di sana, buruh harian lepas bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, dan tanpa tercatat. Di sanalah hulu kerentanan itu berada.

 

Sektor Paling Sosial

Sawit tumbuh di 26 provinsi, 160 kabupaten, dan sekitar 17.000 desa. Ada lebih dari 2 juta petani pemilik lahan dan sekitar 16 juta pekerja dari kebun hingga rantai pasok. Jika dihitung bersama keluarga, sekitar 50 juta warga bertumpu pada sawit, setara dengan jumlah penduduk Korea Selatan. Kebun sawit juga menampung pekerja tanpa ijazah atau pendidikan memadai. Tak heran, seorang pejabat Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau menyebut sawit sebagai ”sektor ekonomi paling sosial”.

Perputaran uangnya terasa langsung di desa. Dengan asumsi kasar upah rata-rata Rp 3,5 juta per bulan, upah 16 juta pekerja itu memutar sekitar Rp 56 triliun setiap bulan. Uang itu menghidupi warung, pasar pekan, dan ekonomi desa. Di tengah kebun juga ada koperasi karyawan, meski jumlahnya terbatas dan pengelolaannya belum sempurna. Dengan tata kelola yang lebih modern, koperasi ini bisa menjadi sumber kesejahteraan baru bagi pekerja sekaligus mitra bisnis Koperasi Desa Merah Putih.

 

Menata dengan Data Desa

Praktik baik saja tidak cukup. Kepercayaan menuntut bukti, dan bukti menuntut data. UU Satu Data Indonesia yang disetujui DPR (6/10/2026) menjadi momentum. Desa kini menjadi penghasil data utama melalui musyawarah data desa. Perkebunan sudah memiliki data pekerja, upah, dan layanan sosial, sehingga bisa menjadi modal awal untuk membangun data desa.

Setidaknya ada tiga langkah penataan. Pertama, pemerintah desa bersama perusahaan dan kelompok tani mencatat seluruh pekerja kebun beserta kualifikasinya. Pencatatan ini mencakup pekerja perempuan, keberadaan anak di lingkungan kebun, dan pekerja di kebun petani, lengkap dengan upah dan status hubungan kerja. Kedua, data kepesertaan jaminan sosial, kecelakaan kerja, serta layanan pendidikan dan kesehatan dipadukan dengan data BPJS Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan. Dengan begitu, klaim praktik baik dan beyond compliance dapat diuji. Ketiga, data sawit dalam data desa dijadikan rujukan bersama bagi pemerintah, pembeli, dan publik untuk menilai kinerja dan dampak sosial industri ini. Data yang sama sekaligus menjadi dasar untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal.

Dengan data yang rapi, sawit desa dapat menjadi pilar Asta Cita. Kontribusinya mencakup kemandirian pangan dan energi melalui biodiesel menuju B50, lapangan kerja berkualitas, penguatan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta membangun dari desa.

Di kebun-kebun itu, pagi selalu dimulai lebih awal. Pekerja berangkat ke kebun, anak-anak diantar bus perusahaan ke sekolah, dan koperasi karyawan melayani anggotanya. Pedagang sayur dan ikan datang ke perumahan sambil bercengkerama dengan karyawan. Warung di simpang jalan turut kebagian rezeki, dan tukang tambal ban menjaga mobilitas warga. Di dalam pagar kebun, kerja layak sudah punya contoh. Di luar pagar, para pedagang, pemilik warung, dan tukang tambal ban itu bekerja di sektor informal, belum tercatat dan belum terlindungi. Mencatat mereka dalam data desa adalah langkah pertama agar praktik baik sawit menjalar ke luar pagar dan menjadi jawaban atas kerentanan kerja di perdesaan.

Selamat Hari Sawit Nasional.//

Sumarjono Saragih
Chairman & Founder WISPO – Worker Initiatives for Sustainable Palm Oil

holland casino slot